Bandar Lampung, (biinar.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung telah membentuk struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024-2029.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk berkolaborasi dengan dinas terkait dalam menangani berbagai isu kesejahteraan rakyat, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV, Ahmad Muqhis. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengevaluasi kinerja mitra kerja sebelum mengambil keputusan baru.
Pria yang akrab disapa Agis tersebut juga mengatakan, siap bekerja agar Komisi IV lebih efektif dalam membersamai dinas terkait.
“Kami pasti akan melakukan evaluasi hasil-hasil kinerja dari mitra Komisi IV sebelum membuat kebijakan baru. Yang jelas kita sangat mendorong literasi digital guna pelayanan publik di dinas-dinas yang menjadi mitra Komisi IV,” kata Agis, saat wawancara di Ruang Fraksi PKB.
Ia menambahkan bahwa penerapan pelayanan digital dapat mengurangi interaksi langsung dengan aparatur sipil negara (ASN), yang pada gilirannya dapat meminimalisir potensi pungutan liar (pungli).
“Kemudian, ketika semua pelayanan meminalisir tatap muka dengan para ASN bisa mencegah pungli tersebut. Efek dominonya para investor berbondong menginvestasikan di Kota Bandar Lampung karena sudah terjamin kepastian hukum tidak ada lagi pungli,” imbuhnya.
Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dapat meningkat secara signifikan, terutama melalui digitalisasi yang menarik investor.
“Itulah yang kita harapkan, supaya mendorong PAD di Kota Bandar Lampung. Target peningkatan PAD itu bisa signifikan, salah satunya ya melalui digitalisasi tersebut untuk menarik investor terkait dengan pemangku kebijakan lainya. Tidak ada lagi keraguan menanamkan inventasi mereka di bandar Lampung,” lanjut Agis.
Selain itu, Dia merasa bersyukur bisa berada di Komisi IV, terutama dengan latar belakangnya yang berkaitan dengan pendidikan dan keagamaan. Karena memang fokus pada pendidikan, keagamaan yang dapat meningkat kesejahteraan bisa melahirkan kader-kader yang kompeten.
“Apalagi bidang keagamaan PKB salah satu yang dititipkan oleh pusat harus bisa mengakomodir pondok pesantren yang masih kurang layak. Alhamdulillah apa yang bisa menjadi kemampuan bisa terakomodir begitu,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Komisi IV memiliki mandat untuk menangani berbagai aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. (Amd)
