Bandar Lampung (Biinar.com) – Maraknya politik uang yang terjadi di pilgub Lampung, dinilai oleh Jenderal Gerakan 20.000 Mahasiswa Lawan Politik Uang, Muhammad Fauzul Adzim, sebagai kematian demokrasi di Lampung.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila), mengakui gerakan tiga mata yang digagas oleh mahasiswa untuk terselengaranya pilgub yang bersih tanpa money politik, telah menemukan banyak sekali pelanggaran pilgub, salah satunya money politik menjelang hari pencoblosan.
“Dalam gerakan tiga mata, kita menemukan banyak sekali pelanggaran. Salah satunya yang terbanyak adalah money politik. Dan saat ini berkas-berkasnya sedang kita siapkan,” katanya, Jum’at (29/6).
Fauzun mengakui, hasil dari gerakan tiga mata awasi Pilgub Lampung ini. Jika money politik yang terjadi jelang pencoblosan itu sudah Tersetruktur, Sitematis dan Masif (TSM). Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pilkada bisa melenggang dengan lancar dan tidak dianggap serius dan ditindak secara tegas oleh Bawaslu Lampung dan penyelenggara lainnya.
“Mulai dari sembako, amplop, bahkan pelibatan perangkat desa sebagai tim pemenangan paslon. Ini semua menodai dan merusak bahkan mematikan ruh demokrasi di Provinsi Lampung,” kata Fauzul.
Untuk itu, sambungnya, pihaknya memprotes Bawaslu yang dianggap tidak mampu bekerja dan mengecewakan.
Mereka mengecam Bawaslu Provinsi Lampung yang tidak bisa menjaga nilai-nilai demokrasi yang luhur dan melepaskannya dari pengkhinatan-pengkhianatan elit politik seperti campur tangan yang membabi buta oleh perusahaan dalam proses pemenangan serta politik transaksional. Tak hanya itu, Fauzul juga mengecam korporasi yang bermain.
“Kami juga mengecam keras para pemilik modal, korporasi, komprador, elit pengusaha yang menjadikan momen pilkada, pileg, pilpres dan proses demokrasi lainnya, sebagai alat melanggengkan kepentingan perusahaannya. Bukan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Fauzul menuturkan, dengan ini gerakan 20.000 mahasiswa lawan politik uang akan menggelar gerakan yang lebih besar dan konsen membenahi demokrasi di Lampung. “Kami sedang merapatkan untuk gerakan aksi atas sikap ini,” ujarnya. (*/red)
