Jakarta – Tuntutan pembatalan pencalonan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Hari ini (2/7/2018), ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) melakukan long march dari patung kuda Monumen Nasional (Monas) menuju kantor Bawaslu RI dan KPK.
Koordinator KRLUPB Rachmad Husein DC mengatakan, ada tiga poin dari aksi ini. Pertama, Bawaslu RI harus menggugurkan pasangan nomor urut tiga. Karena telah melakukan terstruktur, sistematis, dan masif. ”Kondisi ini dibiarkan begitu saja sebelum 27 Juni hari H pencoblosan,” ujar Husein lewat sambungan telepon.
Bawaslu, sambung juru bicara Walikota Bandar Lampung Herman HN itu berharap, Bawaslu jangan sampai terjebak dalam satu per satu kasus. ”Akan absurd jadinya jika kita terlena pada satu sisi,” timpalnya.
Poin kedua, lanjut Husein, laporan dana kampanye Arinal-Nunik memunculkan keanehan. Dana yang dilaporkan KPU Lampung hanya Rp9 miliar.
”Anda bisa bayangkan, berjuta-juta kaleng susu dibagikan. Wayangan di berbagai lokasi, artis ibukota, bahkan setiap hari mendatangkan ustad kondang. Belum lagi dugaan pembagian amplop berisi uang dari Rp50-Rp200 ribu,” terangnya.
Poin ketiga, hadirnya Purmawanti, salah satu petinggi Sugar Group di beberapa kesempatan kampanye pasangan yang diusung PKB, PAN dan Golkar itu. Ini mematik kecurigaan adanya dugaan aliran dana dari Sugar Group.
Maka, terang Husein, KRLUPB meminta, KPK untuk mengusut aliran dana tersebut. Karena disinyalir ada tujuan tertentu, yang membuat banyaknya laporan dugaan money politics di hampir seluruh kabupaten/kota.
”Arinal mantan sekda, Nunik kini menjabat sebagai Bupati Lampung Timur. Kita bisa ukur pendapatan mereka. Saatnya KPK bertindak!” tutup Husein yang mengaku tengah berada di depan Kantor KPK.
Menyikapi adanya aksi tersebut, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Riza Mihardi, menegaskan, hampir 160 juta pemilih terlibat dalam pilkada serentak yang berlangsung 27 Juni 2018.
Proses yang telah dilalui pada Pilgub Lampung juga tidak berbeda jauh dengan perhelatan yang berlangsung di sejumlah provinsi di tanah air. ”Ada pro dan kontra, bahkan manuver aksi sebagai upaya menentang hasil yang telah ada. Pilgub sudah selesai. Jangan panjangkan lagi tali kelambu,” tutur Riza.
Jika di sana-sini dianggap ada kekurangan dan kelemahan sambung Riza, maka hal itu dapat dianggap sebagai konsekuensi dari proses yang telah dilalui. Ke depan harus diperbaiki dan disempurnakan.
“Sebaiknya semua pihak dapat menerima dengan lapang dada. Legawa atas hasilnya. Mengenai adanya temuan yg diduga telah terjadi atau adanya pelanggaran, kita serahkan kepada pihak berwenang,” tegas Anggota DPRD Provinsi Lampung. (*/red)
