Bandar Lampung – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto menilai telah terjadi pembajakan terhadap demokrasi di Provinsi Lampung. Ada kekuatan pemodal yang telah menodai kesucian kontestasi Pilgub Lampung, dengan cara melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif.
Demikian ditegaskan Hasto saat memimpin evaluasi kader PDI-P Provinsi Lampung usai pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni 2018 di Hotel Sheraton Lampung, Selasa (3/7).
Menurut Hasto, politik uang adalah perbuatan kriminal yang harus dibinasakan. Oleh sebab itu, dirinya meminta seluruh kader PDI-P di Provinsi Lampung untuk mengawal Sentra Gakkumdu menuntaskan dugaan politik uang yang dilakukan Arinal-Nunik.
“Demokrasi bukanlah untuk merebut kekuasaan dengan segala cara, tetapi demokrasi itu semata-mata untuk rakyat. Baginya, suara rakyat adalah inti dari demokrasi. Dan kedaulatan rakyat di dalam pemilih tak boleh dibajak oleh kekuatan uang dari manapun,” urai Hasto.
Selain itu, dirinya juga mendukung rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD Privinsi Lampung terkait pemberantasan money politics.
Di tempat yang sama, Cagub yang diusung PDI-P Herman HN mengatakan, aparat penyelenggara pemilu melakukan pembiaran terkait adanya dugaan money politic secara terstruktur, sistematis dan massif saat pelaksanaan Pilgub Lampung. (*/lan)
