Bandar Lampung – Kedatangan Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ke Provinsi Lampung, membawa angin segar untuk kontestasi Pilgub Lampung yang ternoda oleh politik uang.
Hasto Kristiyanto mewacanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung diulang. Pelaksanaannya direncanakan bersamaan dengan Pileg dan Pilpres pada 2019.
Hal tersebut diutarakan Hasto saat menjumpai Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan Walikota Bandar Lampung Herman HN, selasa malam (3/7) di Mahan Agung.
Hasto meyakini pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Lampung Arinal-Nunik akan didiskualifikasi, sebab Paslon tersebut diduga terlibat politik uang.
Dalam pertemuan itu, nampak Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal dan Wakil Ketua DPRD Lampung Imer Darius.
Imer Darius mengatakan ada lima partai yang telah mendesak pihak kepolisian untuk mengusut politik uang yang mengarah ke terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilgub Lampung 2018.
Kelima partai tersebut, katanya, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Partai-partai itu juga telah sepakat membentuk Pasus Politik Uang.
Imer juga mengatakan telah meminta Bawaslu Lampung dan KPU Lampung berhati-hati dan cermat dalam mengurai maraknya laporan politik uang agar tak terjadi konflk horizontal antar masyarakat. (*/lan)
