BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung melaporkan kepada Kemendagri bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Lampung berlangsung aman, damai, dan kondusif.
Hal itu diungkapkan Irwan Sihar saat melakukan video conference dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pemilu 2019, Kamis (18/4/2019) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.
“Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 berjalan aman dan damai. Hingga saat ini, kondisi Lampung dalam keadaan kondusif. Hal tersebut berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan,” ujar Kaban Kesbangpol tersebut.
Menurut Irwan Sihar, berdasarkan data yang ada, daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Lampung berjumlah 6,073 juta mata pilih yang tersebar di 26.265 TPS.
Dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, lanjut Irwan, terdapat beberapa kendala yakni terkait kekurangan surat suara. Namun, kekurangan surat suara ini bisa dipenuhi. “Selain itu, semuanya dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali,” jelas Irwan.
Irwan juga mengimbau seluruh masyarakat Lampung dan berbagai pihak terkait untuk dapat menjaga situasi yang kondusif dan damai ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diwakili Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan unsur terkait yang telah mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga mampu berjalan kondusif.
“Terimakasih kepada jajaran Pemprov Lampung dan unsur terkait yang telah mengamankan dan mengawal pelaksanaan pemilu 2019 sehingga dapat berjlan dengan kondusif,” ujar Syarifuddin.
Ia mengimbau untuk tetap melakukan pengawalan dan pengamanan hingga penetapan dari KPU nantinya. “Tugas kita belum selesai, kita harus mengawal sampai penetapan dari KPU nantinya,” imbaunya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, Nanang Trenggono melaporkan bahwa terdapat beberapa kendala di antaranya terkait kekurangan surat suara di Lapas Rajabasa. Hal ini dikarenakan data penghuni lapas selalu bergerak yang disebabkan adanya penambahan dan pelepasan napi. “Namun kendala itu mampu diatasi dengan menggunakan surat suara cadangan dan mengambil beberapa surat suara cadangan dari sekitar wilayah tersebut,” jelas Nanang.
Selain itu, pihaknya menuturkan bahwa terdapat kendala lain yaitu penetapan 2 TPS untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). “TPS yang akan dilakukan PSU berada di Pesisir Barat dan Jati Agung Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan E-KTP tidak sesuai domisilinya. Dan ini akan dilaksanakan PSU pada Rabu, (25/4). Dan tidak ada kendala lainnya yang berarti,” ujarnya. (rls/red)
