DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar operasi pasar pasca naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kenaikan harga BBM diikuti dengan harga bahan-bahan pokok yang juga meningkat.
Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi mengatakan, DPRD pada prinsipnya mendorong Pemkot agar terus melakukan kegiatan atau perhatian kepada masyarakat pasca dampak kenaikan BBM.
“Kami mendukung Pemkot jika melakukan operasi pasar untuk menekan harga-harga bahan pangan supaya tidak melambung tinggi,” kata Wiyadi, saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu manfaatnya juga akan membantu beban warga. Seperti pembagian sembako, operasi pasar dan permudah lapangan investasi.
“Untuk operasi pasar, diharapkan jangan hanya satu titik, setidaknya dilakukan secara berkala, di seluruh pasar-pasar tradisional di kota, sehingga harga-harga bahan pokok tidak terlalu melambung, dan juga Satgas pangan harus melakukan razia ke gudang-gudang, supaya tidak ada penimbunan bahan pokok yang nantinya akan mempersulit masyarakat,” lanjutnya.
Dengan adanya operasi pasar jelasnya, tentu ini bisa menekan harga bahan pangan. Apalagi jika pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) diberikan kemudahan untuk perizinan dan sebagainya, diyakini semua bisa teratasi.
“Saya yakin dengan dipandu Bu Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, ekonomi masyarakat kota bisa stabil dan harga-harga bahan pokok pun juga ikut stabil. Dengan memberikan semangat, spirit sertakan perhatian lebih, semua akan berjalan dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Pj Sekretaris Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya menyampaikan, Pemkot Bandar Lampung akan menganggarkan Rp5,5 miliar untuk mengatasi dampak inflasi BBM.
Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak Inflasi tahun 2022.
“Dana 2 persen yang diamanatkan PMK itu kita diperkirakan menyisihkan anggaran Rp5,5 miliar yang diperuntukkan Oktober hingga Desember 2022,” kata Sukarma.
Menurutnya, anggaran tersebut akan dialokasikan ke tiga sektor yakni bantuan sosial (Bansos) bisa berupa sembako atau uang tunai. Dengan penyalurannya meminta data kecamatan dan kelurahan serta dinas sosial agar tetap sasaran.
Kemudian pihaknya juga menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan swakelola atau padat karya, juga kegiatan yang disegerakan yakni bedah rumah.
“Sektor ketiga yakni memberikan subsidi kepada angkutan umum. Bus 10 milik kita akan dioperasikan maksimal dengan tarif tetap Rp2000 karena telah disubsidi pemerintah,” terangnya. (*/lan)
