Jakarta —- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menjadi pembicara dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018). Gubernur menjadi narasumber dalam sesi “Localizing SDGs Into Indonesian Context” atau Melokalkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Indonesia.
Dalam paparannya, Gubernur Ridho menjelaskan Posisi Lampung yang berada di Gerbang Sumatera yang strategis dan memiliki jumlah penduduk 9,5 juta jiwa terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dengan kondisi itu Lampung tak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kompleks. “Yang kami lakukan untuk mengakselerasi pembangunan tentunya berkaitan dengan kesejahteraan karena pada hakikatnya Pemerintahan Daerah hadir di tengah-tengah masyarakat di seluruh Republik Indonesia ini terkait dengan kepentingan nasional secara sederhana yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan dalam arti luas yang tidak hanya bicara uang,” jelas Gubernur Ridho.
Ridho menjelaskan, dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengajak seluruh stake holder untuk berperan bersama membangun Lampung.
“Karena yang paling penting dalam kemajuan Pembangunan suatu daerah, salah satunya bergantung dari peran pelaku ekonomi dan swasta yang memiliki kepedulian tinggi untuk bersama-sama membangun hubungan mutual reliationship dengan masyarakat sambil mengembangkan usahanya. Maka salah satunya kami programkan Lampung Sustainable Award dengan program CSR,” jelas Gubernur Ridho.
Menurut Ridho, tujuan pemberian award itu untuk menghapus stigma di masyarakat khususnya dunia swasta bahwa CSR adalah kegiatan pemerintah yang memeras pihak swasta. “Berangkat dari situasi tersebut, kami terus berupaya dalam menumbuhkan kepercayaan (trust) pihak swasta kepada Pemda. Mau program kita sudah bagus seperti apapun, apabila tidak mendapatkan kepercayaan dari stake holder utamanya pihak swasta maka apa yang kita programkan juga tidak akan berjalan secara maksimal,” ujar Gubernur Ridho.
Dalam memberikan nilai trust kepada pihak swasta, Gubernur Ridho menuturkan Pemprov Lampung hanya memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan CSR, sedangkan dari sisi keuangan, pembiayaannya full semua dipegang dan dikelola oleh pihak swasta. Hal ini guna memunculkan kepercayaan terhadap Pemperintah Daerah.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stake holder terkait dalam membangun Provinsi Lampung, dengan memberikan pemahaman bahwa tidak akan mungkin jika hanya mengandalkan Pemerintah Daerah dalam kemajuan Provinsi Lampung, maka harus melibatkan multi sector berbagai pihak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional. Untuk itu, program-program strategis nasional ini harus bisa terlaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur terpilih dan bupati/wali kota terpilih,” ucap Tjahjo.
Terkait kontribusi APBD dalam pembangunan daerah, Tjahjo mengingatkan agar pejabat di daerah menjauhi area rawan korupsi. Bahkan ia menyinggung soal anggota DPRD Malang yang dijerat KPK dalam kasus korupsi berjemaah terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun 2015.
“Dalam konteks ini saya selalu mengingatkan kepada kepala daerah, kalau tidak ada kompromi pembahasan APBD dan rencana R-APBD dengan DPRD-nya, jangan dipaksakan, pakai aja peraturan gubernur, peraturan bupati-wali kota. Daripada seperti tetangganya ini, Mas Wakil Bupati Trenggalek, Malang, habis semua anggota DPRD-nya, Jambi besoknya habis anggota DPRD-nya provinsi semua, Sumatera Utara juga akan habis kena OTT KPK semua,” sebut Tjahjo.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Trenggalek M. Nur Arifin turut menjadi pembicara dalam acara SDGs Annual Conference, dan turut dihadiri Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro. (rls/red)
