Bandar Lampung – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 9,972 triliun kepada instansi vertikal dan pimpinan daerah di seluruh Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (17/12/2018).
DIPA tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi Rp 197,959 miliar, dana tugas pembantuan Rp 362,398 miliar, serta dana kantor pusat dan kantor daerah Rp 9,412 triliun. “Provinsi Lampung pada DIPA APBN 2019 mengalami peningkatan 3,08% atau sebesar Rp 298 miliar dari alokasi dana APBN 2018,” ujarnya.
Gubernur Ridho juga menyerahkan alokasi transfer untuk daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dengan total Rp 22,711 triliun. Dalam penyerahan DIPA tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Lampug Bachtiar Basri, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo.
Secara keseluruhan dari APBN dan APBD, Gubernur Ridho menuturkan total kekuatan fiskal Provinsi Lampung pada TA 2019 kurang lebih Rp 41,523 triliun, meningkat 1,79% dari tahun sebelumnya Rp 40,791 triliun,” kata dia.
Gubernur berharap keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan dan bermanfaat serta terserap 100 persen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan terutama pemerintah daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Bapak Presiden berpesan terkait efektifitas penggunaan anggaran utama yang menyentuh pada pembangunan dan kegiatan utama di masyarakat. Jangan sampai isinya justru hanya perjalanan dinas, biaya atk, maupun kegiatan yang tidak jelas lainnya,” jelasnya.
Gubernur Ridho menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar anggaran ini dapat segera dipersiapkan dibulan Desember ini, sehingga pada Bulan Januari 2019 dapat segera dijalankan sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat. “Anggaran ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan kebutuhan daerahnya,” ungkap Gubernur Ridho.
Lebih lanjut, Gubernur Ridho juga menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung harus paralel dengan peningkatan IPM sumber daya manusianya. “Pembangunan infrastruktur Lampung harus paralel dengan peningkatan SDM Lampung. sehingga ketika infrastruktur Lampung bagus, maka SDM Lampung telah siap. Jangan sampai infrastrukturnya bagus, namun SDM-nya tidak siap. Hal inilah yang menjadi dasar Pemprov Lampung dalam mempersiapkan infrastruktur yang sejalan dan paralel dengan peningkatan SDM Lampung, seperti pembangunan kota Baru dibarengi dengan pembangunan Pendidikan guna meningkatkan SDM Lampung” terangnya.
Pada bagian lain, Gubernur menuturkan bahwa Pemprov Lampung juga terus berupaya dalam melakukan revolusi industri 4.0 sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi. Bahkan Lampung telah mempersiapkan diri karena bassic Provinsi Lampung adalah pertanian.
”Pemprov Lampung terus berupaya dalam melakukan revolusi industri 4.0, salah satu upaya kita adalah terkait pengembangan politekniik industri di Lampung guna meningkatkan nilai tambah masyarakat, dan mempersiapkan SDM dalam menghadapi persaingan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan DIPA merupakan dokumen anggaran bagi penggunaan anggaran untuk mulai pelaksanaan kegiatan dan pembangunan yang diamanatkan dalam APBN 2019. “DIPA ini memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai program pembangunan dalam meningkatkan ekonomi pemerintah,” ujar Alfiker
Dalam pelaksanaan anggaran 2018, Alfiker menjelaskan pertumbuhan ekonomi mengalami hal positif yaitu pertumbuhan dengan baik. Tak hanya itu, IPM Lampung juga mengalami perbaikan, bahkan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dan pengangguran terus ditekan. “Melalui DIPA 2019 diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, diharapkan mampu mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global dengan revolusi Industri 4.0. dan Pemda diharapkan mampu mengantisipasi dan mengambil lompatan terkait Industri 4.0,”ungkapnya
Untuk itu, dalam mendukung pelaksanaan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Alfiker berharap Anggaran ini dapat segera direalisasikan dan berjalan dengan baik guna kemanfaatan dan kepentingan masyarakat. (humas/red)
