Bandar Lampung – Warga Perumahaan Bukit Sukabumi Indah, Sukabumi, Bandar Lampung tetap bersikeras menolak pembangunan tower provider Indosat yang dibangun di Menara Masjid Hidayah Sukabumi.
Penolakan disampaikan sejumlah warga dalam rapat gabungan warga bersama DPRD, Provider dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta instansi terkait di ruang Lobby DPRD, Kamis (31/5/2018).
Menariknya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Nu’man Abdi terungkap aliran dana pihak provider kepada masyrakat yang mencapai Rp 17 juta.
Erma salah satu warga mengatakan tidak mengetahui rencana pembangunan tower tersebut karena warga seperti dipaksa, karena tanpa persetujuan tahu-tahu warga sudah dikasih uang dan blangko kosong untuk diminta tandatangan
“Kami intinya tidak mau tower Indosat itu berdiri. Tidak aman dan nyaman. Kami tidak pernah diajak berunding, dan terkesan dipaksa, katanya sudah persetujuan, saya wakt itu tiba-tiba dikasih duit sama Ketua RT, kertas kosong, tanda tangan,” kata dia.
Toni Rahman Pengurus Masjid Hidayah mengatakan awal terjadinya pembangunan BTS di menara masjid karena pembangunan masjid tersendat saat itu, dan pengurus ditawari bantuan dari provider yang ingin membantu.
“Saat itu kita dapat tawaran pihak provider karena untuk pembangunan masjid, yang sudah dua tahun mangkrak. Awalnya provider bantu kasih uang Rp 17 juta, uang itu Rp 15 juta untuk warga sisianya dua juta untuk RT dan RW, kita juga tidak tahu kenapa warga di RT 02 menolak,” jelasnya.
Sementara Didi dari PT Persada Sokka selaku pengembang BTS mengatakan tidak khawatir dengan penolakan warga, karena ia sudah mendapat persetujuan dan tandatangan warga termasuk sudah memberikan bantuan kepada warga.
“Sebenarnya kita tidak pernah membohongi warga, kita ada bukti persetujuan warga, warga sudah setuju ini ada bukti tandatangan mereka, tidak ada itu blangko kosong, jadi warga itu semua sudah setuju,” tegasnya.
Saat ditanya terkait uang pemberian perusahaan kepada warga, pria berkacama mata tersebut enggan menyebut uang tersebut sebagai uang kompensasi. “Itu bukan uang kompensasi ya,” pungkasnya. (jal/red)
