Bandar Lampung, (biinar com) — Wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui, wacana ini muncul setelah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di HUT Golkar ke-60.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia juga mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD yang memilih gubernur.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dari Fraksi PKB Ahmad Muqhis menyambut baik wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia mengapresiasi Presiden atas statemen tersebut dan meyakini bahwa presiden sadar betul ada yang salah dengan sistem pemilihan hari ini.
“Kami dari Fraksi PKB sangat mendukung inisiatif dari presiden Prabowo Subianto mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD,” ujarnya saat dimintai keterangan pada senin, 16 Desember 2024.
Ahmad Muqhis menyatakan, saat ini perlu biaya yang tinggi untuk menjadi kepala daerah. Menurutnya dengan biaya yang terlampau besar itu sulit untuk melahirkan pemimpin yang pro rakyat. Karenanya perlu dilakukan evaluasi dan perubahan pada sistem pemilihan saat ini.
“Kami sendiri merasa cost politik saat ini sangat mahal. Untuk melahirkan pemimpin yang pro terhadap rakyat, yang ikhlas terhadap rakyat sangat sulit jika kita tidak merubah sistem pemilihan saat ini,” ungkapnya.
Selain itu, untuk menghemat anggaran ia menganggap kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah opsi yang perlu dipertimbangkan.
Politisi PKB ini menyampaikan, perlu digarusbawahi bahwa pada tahun 2014 usulan mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD pernah mengalami penolakan. Maka untuk itu pemerintah harus lebih berhati-hati menyikapi hal tersebut.
“Suara rakyat harus didengar, masyarakat harus disadarkan bahwa dengan cost politik yang besar akan sulit mengharapkan pemimpin yang terpilih mengutamakan kepentingan rakyat dan ikhlas mengabdi kepada rakyat,” katanya.
Selain cost politik yang tinggi, Ia juga menyoroti angka partisipasi yang rendah dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Pria yang akrab disapa Agis ini menegaskan, apabila wacana tersebut diterima pastinya DPRD akan ada mekanisme yang mengatur.
“Pastinya tidak sembarangan dan jangan juga melahirkan figur tunggal,” katanya.
Menurutnya, dengan mekanisme tersebut peran partai akan lebih maksimal dan produktif dalam sistem kaderisasi.
“Partai ini kan salah satu tujuannya untuk menciptakan kader-kader, calon pemimpin setiap daerah. Dengan begitu, fungsi partai bisa lebih produktif melahirkan seorang pemimpin baru berlatar visi misi dan membangun Indonesia lebih baik,” ujar Agis.
Setiap partai pasti memiliki regulasi dan aturan yang jelas serta tidak sembarang mendorong kadernya unuk menjadi pemimpin daerah. (Amd)
