Bandarlampung (biinar.com)- Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan metode sewa lahan kepada petani yang mengelola lahan di tanah miliknya di Kota Baru, Lampung Selatan.
Namun, beredar informasi adanya penarikan biaya yang tidak masuk ke kas Pemerintah Provinsi Lampung.
Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh awak media, penarikan sewa bahkan mencapai belasan juta rupiah.
Diduga penarikan sewa ini dilakukan oleh pihak yang belum diketahui identitasnya hingga saat ini.Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya hanya menarik sewa sebesar Rp3 juta per hektar dalam setahun.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, yang berencana untuk memanggil pihak terkait setelah lebaran Idul Fitri 1445 H/2024 M guna memastikan permasalahan sewa lahan di Kota Baru, Lampung Selatan, dapat diselesaikan.
“Sebagai leading sektor dalam hal pertanahan, Komisi I akan memanggil pihak-pihak terkait setelah lebaran, sehingga kami dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga pemerintah dapat memberikan jawaban yang tepat. Kami akan melakukan mediasi agar masalah ini dapat diselesaikan,” kata Budiman.
Menurut Budiman, dengan adanya dugaan bahwa ada pihak yang mengambil sewa di lahan petani namun tidak menyetorkannya ke kas Pemerintah Provinsi Lampung, seharusnya pemerintah daerah mengambil langkah dalam menangani masalah ini.
“Pemerintah daerah harus bertindak, kita tidak boleh membiarkan hal ini terus berlangsung. Jika ada penyewaan lahan yang tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah, harus segera diatasi. Tidak boleh ada oknum yang melakukan hal semacam ini lagi,” tambahnya.
“Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan karena merekalah yang bertanggung jawab. Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung segera bertindak dalam mengatasi masalah ini,” katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan sistem sewa lahan bagi petani yang menggarap lahan di tanah miliknya di Kota Baru, Lampung Selatan, selama dua tahun terakhir.Sewa lahan di Kota Baru pada tahun 2024 ini tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Yolly Maristo, pihaknya telah mengeluarkan surat tanda setor (STS) kepada 188 petani penggarap.”Dari 188 petani yang kami beri STS, baru 6 orang yang melanjutkan sewa lahan dengan total luasan lahan 26.273 meter persegi,” katanya.
Meskipun baru ada 6 petani yang melanjutkan sewa lahan, dan luas lahan yang disewa memiliki potensi hingga 900 hektar, Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pendekatan persuasif kepada petani.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan STS. Kami berharap seperti tahun sebelumnya, STS dapat mendorong petani untuk membayar sewa sesuai dengan lahan yang mereka garap,” ujarnya.
Yolly mengatakan bahwa sewa lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sangatlah murah. Namun, pihaknya juga masih menyelidiki terkait pihak yang menyewakan lahan dengan harga di atas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Kami juga masih mencari tahu tentang pihak yang menyewakan lahan dengan harga di atas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Kami juga masih melakukan sinkronisasi data untuk memastikan apakah petani penggarap tahun ini sama dengan yang telah mendapatkan STS tahun lalu. Karena setiap tahun kondisinya bisa berbeda,” tandasnya.
