Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung merespon tanggapan Fraksi PKS DPRD Lampung terkait angka putus sekolah. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung tentang Jawaban Gubernur terhadap Tanggapan Fraksi-fraksi atas Raperda APBD Perubahan 2023, Rabu (30/8/2023).
Dalam pandangan umumnya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung Vittorio Dwison mengharapkan sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung kualitas sumberdaya manusia, konsen terhadap angka putus sekolah di Provinsi Lampung.
Dimana pada Januari sampai dengan Juni 2023, angka putus sekolah di Provinsi Lampung mencapai 15.965 di berbagai tingkatan. “Dalam konteks pendidikan, harus semakin diperkecil angka putus sekolah terutama pendidikan dasar dan menengah. Melalui instrumen APBD baik perubahan 2023 mampun kedepan APBD 2024, penambahan jumlah ruang kelas dan kursi untuk menampung para alumni dari jenjang dibawahnya agar proporsional sehingga keriwehan sistem zonasi sedikit banyak terantisipasi,” kata Vittorio dalam pandangan umum Fraksi yang dibacakannya, Selasa (29/8/2023) kemarin.
Atas pernyataan Fraksi PKS, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menanggapinya dengan menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka putus sekolah. Kegiatan tersebut antara lain: Pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOSDA) untuk 15 kabupaten/kota pada jenjang sekolah menengah atas/kejuruan/SLB; Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan; Penambahan ruang kelas baru dan sarana-prasarana melalui dana alokasi khusus (DAK); Rekrutmen para pendidikan fresh graduate untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil; dan Pemberian insentif bagi guru honorer murni.
Selain itu, Gubernur Arinal juga menyampaikan terima kasih atas berbagai pandangan dan saran dari Fraksi PKS. (Advetorial)
