Tanggamus – Berbagai macam cara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mempermudah akses mendapatkan pelayanan kesehatan menuju sumah sakit,salah satunya melalui Program 55 Aksi Desa Asik Satu Pekon Satu Ambulance, Sabtu (04/07/2022).
Seperti yang disampaikan oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani,SE,MM dalam acara serah terima mobil Ambulance di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka beberapa waktu lalu.
Bunda Dewi mengatakan bahwasanya realisasinya pengadaan mobil ambulance merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan program 55 Aksi Desa Asik di setiap pekon se-Kabupaten Tanggamus, yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama di Pekon.
Akan tetapi lain halnya dengan yang terjadi di Pekon Kandang Besi,Kecamatan Kotaagung Barat. Sangat disayangkan program bupati Tanggamus satu pekon satu ambulance tersebut, terkesan tidak didukung oleh kepala pekon setempat. Pasalnya sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 ambulance Pekon Kandang Besi tak kunjung jelas keberadaanya.
Ramai diberitakan oleh sejumlah media di Tanggamus sepekan ini, terkait masalah pengadaan ambulance pekon yang bersumber dari Dana Desa (DD) tersebut. Patut diduga ambulance tersebut tidak dibayarkan oleh Kepala Pekon dalam realisasinya. Diduga kuat kepala pekon melakukan pembohongan publik dengan mengatakan pembayaran ambulance sudah dibayar lunas namun faktanya belum.
Menanggapi hal itu,Yuliar Baro selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) DPD Kabupaten Tanggamus, ikut angkat bicara. Menurutnya, program pemerintah daerah itu harus didukung penuh terlebih untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya Satu Pekon Satu Ambulance ini. Dimana program itu merupakan salah satu dari Program 55 Aksi Desa Asik Bupati Tanggamus.
“Program Satu Pekon Satu Ambulance adalah program yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan harus kita dukung sepunuhnya tanpa terkecuali. Jadi kalau ada oknum Kepala Pekon yang justru terkesan kurang mendukung Program Bapati Tersebut seyogyanya pihak pemerintah daerah hurus tegas mempertanyakan pada kepala pekon yang dimaksud,” ungkap Yuliar pada awak media.
Ketua DPD LPKNI Kabupaten Tanggamus itu meminta pihak terkait segera memanggil Kepala Pekon Kandang Besi yang terkesan abaikan program Bupati Tanggamus Bunda Dewi. Beliau menilai pengadaan ambulance yang dianggarkan melalui ADD di tahun 2021 hingga 2022 tersebut bermasalah.
Sebagai bentuk kekecewaannya, dalam waktu dekat LPKNI Tanggamus melayangkan surat kepada bupati dan aparat penegak hukum, untuk menyikapi ketidak jelasan keberadaan unit ambulance Pekon Kandang Besi ini. (Roli)
